BAB I

PENDAHULUAN

 

  1. Latar Belakang

Apabila membicarakan reformasi sistem pendidikan maka kita dihadapkan pada beberapa kata yang memerlukan penjelasan terlebih dahulu. Adapun kata tersebut adalah reformasi, sistem dan pendidikan.

Dewasa ini banyak muncul berbagai penafsiran mengenai arti reformasi seperti yang dikemukakan oleh Prof. Dr. Emil Salim dan Dr. Din Syamsuddin di dalam polemik perumusannya. Apabila Dr. Emil Salim menekankan kepada arti reformasi untuk perubahan dengan melihat keperluan masadepan, maka Dr. Din Syamsuddin menekankan kepada kembali dalam bentuk asal. Kedua penafsiran reformasi tersebut sah-sah saja karena keduanya menginginkan perubahan  (lihat antara lain tulisan Cornell Tobing “Reformasi : Antara Emil Salim dan Din Syamsuddin” dalam GATRA, 30 Mei 1998). Salah satu definisi kerja mengenai reformasi yaitu : Reformasi mengandung arti  “to make better by putting a stop to abuses or malpractices or by introducing better procedures”. (Tilaar, 1998:16)

Dalam definisi kerja ini ditunjukkan perlu adanya penyetopan terhadap salah urus dan penyelewengan penggunaan kekuasaan. Dengan demikian perlu diadakan suatu perubahan menyeluruh dari suatu sistem kehidupan dalam aspek politik, ekonomi, hukum juga termasuk pendidikan. Sistem adalah suatu kesatuan yang terorganisir yang terdiri atas sejumlah komponen yang saling berhubungan satu sama lain dalam rangka mencapai tujuan yang diinginkan.

Pendidikan adalah suatu proses dimana manusia membina perkembangan manusia lain secara sadar dan sistematik. Dengan pembinaan itu, si pembina membantu yang dibina agar cakap menyelesaikan hidupnya atas tanggung jawab sendiri. Dari beberapa batasan tersebut kita dapat menyimpulkan bahwa reformasi sistem pendidikan yaitu perubahan atau format dari sebuah sistem pendidikan ke arah yang lebih baik untuk mengusahakan tercapainya tujuan pendidikan nasional.

Masyarakat dan bangsa Indonesia kini sedang memasuki era globalisasi yang penuh tantangan yang menuntut manusia Indonesia untuk berkualitas tinggi. Sementara itu krisis moneter yang berkepanjangan yang dihadapi bangsa Indonesia dewasa ini lebih mempertegas lagi perlunya pengembangan SDM Indonesia yang tangguh, berwawasan keunggulan dan teampil.

Kita ketahui bersama bahwa era globalisasi adalah era persaingan mutu. Era globalisasi yang terbuka dan masyarakat yang kompetitif meminta kualitas SDM yang prima. SDM tersebut hanya dapat dihasilkan oleh sistem pendidikan nasional yang berkualitas.

Masyarakat yang tidak memiliki kualitas akan terlempar jauh dari masyarakat yang berkualitas karena akan kalah dalam mutu dan ilmu dibanding dengan masyarakat yang memiliki kualitas tinggi. Di dalam kondisi inilah bangsa Indonesia harus mempersiapkan generasi muda sebagai generasi penerus untuk memasuki dunia yang baru: dunia yang penuh tantangan serta peluang. Generasi-generasi tersebut harus dibekali dengan ilmu dan pendidikan yang memiliki kualitas tinggi untuk ikut bersaing di era mendatang.

Pendidikan nasional memiliki pernan yang penting dalam proses tersebut. Oleh karena dengan sistem pendidikan nasional yang efektif dan efisien dapat dibangun suatu bangsa yang intleligen. Dengan tingkat pendidikan yang baik dan bermutu, maka berbagai program reformasi untuk membangun suatu masyarakat sejahtera, masyarkat yang cerdas, yang dapat hidup dalam knowledge Society.

  1. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian pada latar belakang, maka yang menjadi perumusan masalah kami adalah:

  1. Perlunya diadakan Reformasi Sistem Pendidikan.
  2. Faktor apa yang mendasari adanya Reformasi Sistem Pendidikan.
  3. Bagaimana tujuan Reformasi Sistem Pendidikan.
  4. Prioritas Reformasi Sistem Pendidikan.

 

BAB II

PEMBAHASAN

 

  1. Perlunya diadakan Reformasi Sistem Pendidikan

Mengapa diperlukan reformasi pendidikan? Halini perlu oleh sebab berbagai bentuk reformasi politik, ekonomi, hukum, budaya, akan langgeng apabila nilai-nilai luhur yang mendasari gerakan reformasi tersebut menjadi milik dari para pelaku politik, ekonomi, hukum, budaya, dan lain-lain.

Pendidikan nasional perlu direformasikan dalam rangka untuk menciptakan suatu masyarkat Indonesia yang bersatu dan demokratis atau masyarakat yang berdaya. Dalam masyarakat demokratis setiap anggota masyarakat mempunyai keberdayaan untuk mandiri bukan tertekan oleh kekuasaan absolut. Masyarakat yang berdaya tidak lain daripada suatu masyarakat madani atau civil society. Suatu masyarakat madani adalah suatu masyarakat di mana setiap aggotanya adalah manusia yang bebas dari ketakutan, bebas berekspresi, bebas untuk menentukan arah kehidupannya di dalam wdah persatuan dan kesatuan bangsa dan kesejahteraan rakyat yang merata. Pendidikan nasional hendaknya diarahkan kepada terbentuknya masyarakat madani tersebut.

  1. Faktor yang Mendasari Adanya Reformasi Sistem Pendidikan
  1. Kegagalan Pendidikan yang Telah Kita Lalui

a. Sistem yang Kaku dan Sentralistik

Suatu sistem yang terperangkap di dlamkekuasaan otoriter pasti akan kaku sifatnya, ciri-ciri sentralisme, birokrasi yang ketat, pengendalian sistem oleh suatu pihak peran pemerintah yang sangat dominan dan pengabaian peran serta masyarakat dalam pengambilan keputusan yang mana semua itu telah mewarnai penyelengaraan sistem pendidikan nasional. Hal ini mudah dimengerti oleh karena suatu sistem yang otoriter memang mnghendaki pemakaian asas sentralisasi agar mudah disetir dari satu tangan.

Sesuai dengan asas sentralisme, maka penyelenggaraan pendidikan nasional cenderung menuruti garis petunjuk dari atas atau indoktrinasi. Organisasi pendidikan diatur begitu rupa sehingga tidak tempat bagi suatu organisasi yang dinamik karena segala sesuatunya ditentukan dari atas dengan berkedok kepada kesatuan persepsi dan arah, kesatuan wadah, kesatuan tekad, dan sebagainya.

Sistem yang kaku dan otoriter mengandung kelemahan-kelemahan dalam kepemimpinan dan mudah sekali pula kepemimpinan yang otoriiter dimasuki kepentingan-kepentingan pribadi atau kelompok.

b.  Praktek Korupsi, Kolusi,dan Nepotisme serta Koncoisme

Sistem pendidikan nasional dalam pelaksanaannya telah diracuni oleh unsur-unsur korupsi,kolusi,nepotisme, dan koncoisme. Sebagai suatu sistem yang tertutup maka sangat mudah terjadi praktek-praktek korupsi baik yang sifatnya material maupun nonmaterial demi untuk memuaskan keinginan penguasa. Manipulasi dana msyarakat banyak kali terjadi karena praktek-praktek korupsi yang terjadi dengan kolusi di antara pejabat, baik untuk kepentingan organisasi politik atau kelompok maupun untuk kepentingan diri sendiri.

Dengan sistem yang tertutup maka tidak jarang terjadi asas profesionalisme dikesampingkan dan diganti dengan nepotisme dan kocoisme, sehingga dalam pengambilan dan penentuan kebijakan pendidikan tidak lagi berdasarkan asas profesionalisme yang sesuai dengan apa yang kita inginakan tetapi berdasarkan keinginan pemegang kendali atau penguasa dalam bidang pendidikan. Praktek KKN yang telah menjadi kanker di dalam tubuh sistem pendidikan nasional memerosotkan mutu. Misalnya, dalam hal pengangkatan guru asas profesionalisme tidak diberlakukan sebagai kriteria tetapi mereka lebih mengedepankan tindakan-tindakan nepotisme dan koncoisme dalam perekrutan itu.

Padahal jika ditinjau dari jauh, untuk mewujudkan suatu pendidikan yang berorientasi pada pengembangan mutu pendidikan dalam hal ini peserta didik, perlu direkrut sosok guru yang profesional, yang mempunyai dasar pegetahuan yang luas, yang dapat mentransmisikan ilmunya kepada peserta didik untuk mandiri dan berpikir kritis sehingga hasil dari pengajar yang profesional itu mampu bersaing dalam era globalisasi. Namun apabila yang direkrut tidak memiliki kapabilitas yang tinggi maka akan menghasilkan mutu yang rendah pula.

LEBIH LENGKAPNYA SILAHKAN DOWNLOAD DISINI